Sebagai warga negara, tentunya kita mempunyai kewajiban kepada pemerintah melalui pembayaran pajak. Sifat pajak ini memang mengikat dan pengenaannya hampir dalam seluruh lini ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya yaitu penghasilan.
Gaji yang diterima pegawai setiap bulan tidak sama dengan besaran upah yang dikeluarkan. Penghasilan karyawan harus selalu dipotong pajak untuk negara. Selain itu, penghasilan yang didapat dari bisnis pun dikenakan pajak.
Pajak penghasilan tersebut akan dipakai untuk upaya memakmurkan rakyat. Apa saja bergotong-royong hal yang harus Anda pahami dari pajak penghasilan? Berikut beberapa fakta terkait pajak penghasilan.
Pengertian
Pajak penghasilan yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk pajak pribadi yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak sanggup dialihkan kepada orang lain. Proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak sentra yang dikelola pribadi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dikelola pemerintah dipakai untuk kemakmuran rakyat antara lain membangun kemudahan umum, subsidi barang kebutuhan masyarakat, menunjang perjuangan mikro, dan sebagainya.
Dasar Hukum
Salah satu Undang-Undang yang dihasilkan sehabis reformasi pajak 1983 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Peraturan inilah yang menjadi dasar aturan pajak penghasilan pada awalnya. Perbedaan tata cara perpajakan sehabis reformasi tersebut antara lain menempatkan pembayar pajak sebagai subjek yang punya hak dan kewajiban, dan self assessment. Sehingga pembayar pajak bukan sekadar objek kekuasaan semata.
Setelah itu, peraturan pajak penghasilan mengalami perubahan beberapa kali, mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Terakhir peraturan pajak penghasilan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Beberapa perubahan pada aturan terbaru antara lain biaya suplemen yang termasuk penghasilan kena pajak, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan ketentuan pajak suami istri lebih detail.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang dimaksud subjek pajak tersebut telahberada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Adapun subjek pajak tubuh yaitu tubuh yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau mendapatkan penghasilan. Subjek pajak yang memeroleh penghasilan itu disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
Objek Pajak
Objek pajak yang disebut dalam Undang Undang yaitu setiap suplemen hemat yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk konsumsi, atau untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Beberapa pendapatan yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 antara lain imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Imbalan tersebut sanggup berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan sebagainya.
Sementara, beberapa pendapatan dari bisnis yang termasuk objek pajak antara lain, keuntungan usaha, keuntungan penjualan, penghasilan dari perjuangan berbasis syariah. Selain itu, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, hingga perolehan pembayaran terjadwal pun dikenakan pajak penghasilan.
Besaran pajak yang dikenakan kepada setiap orang tidak sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 perihal Pajak Penghasilan, besaran pajak penghasilan diatur berdasarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan besaran pendapatan seseorang. Penghasilan kena pajak untuk pemilik NPWP dengan pendapatan di Rp 50 juta ke bawah hanya 5 persen. Sementara subjek pajak dengan penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dibebani pajak 15 persen.
Subjek pajak dengan NPWP yang menerima penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta harus membayar pajak 25 persen. Adapun orang pribadi pemilik NPWP yang punya penghasilan di atas Rp 500 juta wajib dikenakan pajak 30 persen. Sementara itu, peserta penghasilan yang dipotong PPh 21 dan tidak mempunyai NPWP, akan dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20 persen daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP.